Konvergensi IFRS

Juni 4, 2011

Nama       : Celi Carose

Kelas       : 4eb14

Npm        : 20207227

 

KONVERGENSI IFRS

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada hari ini Selasa, 23 Desember 2008 dalam rangka Ulang tahunnya ke-51 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk convergence terhadap International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRS akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Hal ini diputuskan setelah melalui pengkajian dan penelaahan yang mendalam dengan mempertimbangkan seluruh risiko dan manfaat konvergensi terhadap IFRS. Compliance terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. Melalui compliance maka laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik. Selain itu, program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal (cost of capital), meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban penysusunan laporan keuangan.

International Financial Reporting Standards (IFRS) dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan dewan konsultatif internasional dari seluruh penjuru dunia. Mereka menyediakan waktu cukup dan  didukung dengan masukan literatur dari ratusan orang dari berbagai displin ilmu dan dari berbagai macam jurisdiksi di seluruh dunia. Dengan telah dideklarasikannya program konvergensi terhadap IFRS ini, maka pada tahun 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan  IAI akan mengacu kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas. Dewan standar akuntansi keuangan pada kesempatan ini juga akan menerbitkan Eksposur draft Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah.  Standar UKM ini akan menjadi acuan bagi usaha kecil dan menenggah dalam mencatat dan membukukan semua transaksinya.

DSAK juga akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi syariah, yang terus berkembang di tanah air.Konvergensi terhadap IFRS merupakan milestone baru dari serangkaian milestone yang pernah dicapai oleh Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam sejarah perkembangan profesi akuntansi, khususnya dalam pengembangan standar akuntansi keuangan.  Pasalnya, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 23 Desember 2008 telah mendeklarasikan rencana Indonesia untuk melakukan konvergensi IFRS ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi KeuanganI(PSAK). Hasil konvergensi ini akan diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2012. Tentu keputusan ini telah didahului dengan pengkajian dan penelaahan yang mendalam mengenai resiko, manfaat dan biaya konvergensi terhadap IFRS. Tentu konvergensi ini juga disesuaikan dengan iklim bisnis Indonesia.

Konvergensi IFRS mengakibatkan perubahan standar akuntansi menjadi berbasis prinsip (principle based) bukan lagi berbasis aturan (rule based). Pengaturan berbasis prinsip ini bertujuan untuk memenuhi tujuan dari IFRS yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas secara global. Pengaturan akuntansi di Indonesia sebelum konvergensi IFRS merupakan pengaturan yang kebanyakan diambil dari US GAAP (standar akuntansi Amerika). US GAAP merupakan standar akuntansi yang rule based dan cukup powerful di negaranya. Hal ini dikarenakan standar ini memang diciptakan dengan tujuan untuk mengatur berbagai praktik akuntansi dan instrumen keuangan yang muncul di Amerika. Kita tahu bahwa amerika adalah negara yang perekonomiannya menggunakan liberalisme pasar (kapitalisme murni) yang mana perekonomiannya dikendalikan oleh pasar (entitas penjual dan pembeli).

Konvergensi IFRS akan menyebabkan PSAK menjadi bersifat principle-based. Kondisi ini membutuhkan prosessional judgment. Jadi, nantinya akuntan dituntut untuk memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga output tersebut dapat digunakan oleh decision maker dalam mengambil keputusan yang tepat.

Beberapa dampak yang timbul dari konvergensi IFRS terhadap PSAK:

1. Smoothing income menjadi semakin sulit dengan penggunaan balance sheet approach dan fair value

2. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar

3. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan entitas akan lebih mudah dikomunikasikan kepada investor global

4. Penggunaan off balance sheet akan menjadi semakin terbatas

v  Kas , piutang , utang, ekuitas à Instrumen keuangan PSAK 50 dan 55

v  Persediaan à PSAK 14, LIFO tidak boleh

v  Aset Tetap à PSAK 16

v  Aset tak berwujud à PSAK 19

 

Aset Tetap

Suatu aset tetap yang dimiliki entitas pada suatu ketika ada kemungkinan untuk diperbaiki atau direhabilitasi. Dalam standar akuntansi, jika suatu aset tetap tersebut diperbaiki (memulihkan fungsinya tanpa ada peningkatan umur atau manfaat ekonomik), maka biaya-biaya terkait perbaikan itu dibebankan sebagai beban perawatan atau perbaikan. Pengeluaran biaya ini disebut sebagai revenue expenditure. Namun, jika aset tetap tersebut direhabilitasi (meningkatkan umur atau manfaat ekonomik), maka biaya-biaya terkait rehabilitasi tersebut dikapitalisasi (menambah nilai buku aset tetap). Pengeluaran biaya ini disebut sebagai capital expenditure.

Secara standar akuntansi, penambahan biaya rehabilitasi aset tetap ke nilai buku aset tetap ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun dalam praktik dan kuliah akuntansi, terdapat dua perlakuan yang berbeda. Jika rehabilitasi menambah manfaat ekonomik (dalam bentuk fungsi atau kapasitas), maka biaya rehabilitasi ditambahkan ke nilai aset tetap dalam neraca. Namun, jika rehabilitasi menambah umur ekonomik, maka biaya rehabilitasi digunakan sebagai pengurang akumulasi depresiasi.

v  Komponen biaya perolehan adalah estimasi biaya untuk memindahkan aset (dismantling cost).

v  Suku cadang dengan kriteria tertentu diakui sebagai aset tetap

v  Penilaian aset tetap à dikurangi dengan depresiasi dan penurunan nilai

v  Pertukaran aset tetap tidak membedakan similar atau non similar, menggunakan harga wajar. Kecuali pertukaran yang tidak memiliki nilai komersial atau nilai wajar tidak diperoleh à nilai buku.

v  Review atas masa manfaat, nilai residu setiap pelaporan

v  Penilaian dengan menggunakan model revaluasi.

Persediaan

v  Biaya perolehan terkait selisih valuta asing yang terkait pembelian persediaan dapat diakui sebagai biaya perolehan persediaan.

v  Nilai persediaan tidak termasuk pembayaran yang ditagihkan kepada pihak ketiga contoh pajak.

v  Biaya perolehan persediaan secara tangguh diatur dan dapat menimbulkan beban bunga.

v  Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih

v  Metode LIFO tidak diperkenankan lagi

v  Perlu dipertimbangkan untuk tidak mengajarkan konsep advance LIFO, cukup sampai LIFO reserve

Aset Keuangan

o   Kas

o   Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain

o   Hak kontraktual:

§  untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain; atau

§  untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung; atau

o   Kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas

§  nonderivatif

§  derivatif

Kriteria:

§  Aset keuangan non derivatif;

§  Ditetapkan sebagai AFS;

§  Tidak diklasifikasikan sbg:

·         pinjaman yang diberikan/piutang,

·         dimiliki hingga jatuh tempo, atau

·         dinilai pada nilai wajar melalui L/R.

o   Signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan.

o   Pengungkapan hirarki nilai wajar

§  Tingkat 1 harga kuotasi asar

§  Tingkat 2 Input selain harga kuotasian (dapat diobservasi)

§  Tingkat 3 Input yang bukan berdasar harga pasar

o   Jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan

§  Pengungkapak kualitatif (ekposure timbulnya risiko, tujuan, kebijak dan proses penelolaan risiko)

§  Pengungkapan kuantatif (risiko kredit, risiko likuiditas, analisa sensitivitas)

Kas dan Piutang – PSAK 50 & 55

§  Pada pengakuan awal menggunakan nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung:

§  Dibebankan untuk aset keuangan atau kewajiban keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan menambah nilai perolehan untuk lainnya

§  Pengukuran aset keuangan

•         Nilai wajar

•         Biaya diamortisasi

•         Biaya  (penggunaan terbatas hanya jika nilai wajar tidak dapat ditentukan)

§  Penyisihan piutang à mengikuti aturan penurunan nilai instrumen keuangan, berdasarkan bukti obyektif pada tanggal neraca.

§  Reklasifikasi antar instrumen mengikuti aturan tainting rule.

§  Derecognition  kombinasi pendekatan risk  & reward dan control. Evaluasi atas risk and  reward dilakukan terlebih dahulu setelah itu baru transfer of control

 

IFRS (International Financial Reporting Standard)

April 19, 2011

Nama : Celi Carose

Npm : 20207975

Kelas : 4eb14

IFRS (International Financial Reporting Standard) merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global. Sejarah terbentuknya pun cukup panjang dari terbentuknya IASC/ IAFC, IASB, hingga menjadi IFRS seperti sekarang ini. Jika sebuah negara menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan pasar dunia mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal.

Indonesia pun akan mengadopsi IFRS secara penuh pada 2012 nanti, seperti yang dilansir IAI pada peringatan HUT nya yang ke – 51. Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Adopsi penuh IFRS diharapkan memberikan manfaat :

  1. memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK yang dikenal secara internasional
  2. meningkatkan arus investasi global
  3. menurunkan biaya modal melalui pasar modal global
  4. menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan

Strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua macam, yaitu big bang strategy dan gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan – tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara – negara maju. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang seperti Indonesia.

PSAK akan dikonvergensikan secara penuh dengan IFRS melalui tiga tahapan, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan akhir dan tahap implementasi.

Tahap adopsi dilakukan pada periode 2008-2011 meliputi aktivitas adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur, evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Pada 2009 proses adopsi IFRS/ IAS mencakup :
1. IFRS 2 Share-based payment
2. IFRS 3 Business combination
3. IFRS 4 Insurance contracts
4. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
5. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources
6. IFRS 7 Financial instruments: disclosures
7. IFRS 8 Segment reporting
8. IAS 1 Presentation of financial statements
9. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates
10. IAS 12 Income taxes
11. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates
12. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
13. IAS 27 Consolidated and separate financial statements
14. IAS 28 Investments in associates
15. IAS 31 Interests in joint ventures
16. IAS 36 Impairment of assets
17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
18. IAS 38 Intangible assets

Pada 2010 adopsi IFRS/ IAS mencakup :
1. IFRS 7 Statement of Cash Flows
2. IFRS20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
3. IFRS24 Related Party Disclosures
4. IFRS29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
5. IFRS33 Earnings per Share
6. IFRS34 Interim Financial Reporting
7. IFRS41 Agriculture

Sedangkan arah pengembangan konvergensi IFRS meliputi :
1. PSAK yang sama dengan IFRS akan direvisi, atau akan diterbitkan PSAK yang baru
2. PSAK yang tidak diatur dalam IFRS, maka akan dikembangkan
3. PSAK industri khusus akan dihapuskan
4. PSAK turunan dari UU tetap dipertahankan

Pada 2011 tahap persiapan akhir dilakukan dengan menyelesaikan seluruh infrastruktur yang diperlukan. Pada 2012 dilakukan penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi IFRS. Namun, proses konvergensi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dampak yang ditimbulkan dari konvergensi ini akan sangat mempengaruhi semua kalangan, baik itu bidang bisnis maupun pendidikan.

Akuntan Pendidik

Januari 9, 2011

AKUNTAN PENDIDIK

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

Seseorang berhak menyandang gelar Akuntan bila telah memenuhi syarat antara lain: Pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar Akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar Akuntan. Selain itu juga bisa mengikuti Ujian Nasional Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI tahun 1976.
Profesi Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah profesi akuntan yang memberikan jasa berupa pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat melalui lembaga – lembaga pelayanan yang ada, yang berguna untuk melahirkan akuntan-akuntan yang terampil dan peofesional. Profesi akuntansi pendidik sangat di butuhkan bagi kemajuan profesi akuntansi itu sendiri, karena di tagan mereka para calon-calon akuntan dididik.

Akuntan pendidik harus dapat melkukan transfer knowladge kepada mahasiswanya, memiliki tinggkat yang tinggi dan menguasi pengetahuan bisnis dan akuntansi, tekhnologi informasi dan mampu mengembangkan pengetahuanya melalui pendidikan. Akuntan Pendidik,  bertugas dalam pendidikan akuntansi yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan melakukan penelitian di bidang akuntansi.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik

Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI – KAPd) didirikan melalui rapat pembentukan pada tanggal 16 Maret 1996 di Jogyakarta. Dalam rapat pembentukan tersebut juga ditetapkan Pengurus IAI-KAPd Periode 1996-1999. Rencana stratejik yang terdiri dari Visi, Misi, Nilai-nilai, Sasaran, dan Program Pengembangan IAI-KAPd pertama kali disusun melalui rapat kerja Pengurus Periode 1996-1999 pada tanggal 23 Juli 1996.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Anggota IAI-KAPd yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2006 di Padang Sumatera Barat dalam rangkaian acara Simposium Nasional Akuntansi ke sembilan, kami pengurus IAI-KAPd periode 2006-2008 memperoleh kepercayaan untuk melanjutkan pengurus IAI-KAPd yang sama pada periode 2004-2006 yang telah mengakhiri masa baktinya.

 

Akuntansi Pemerintahan

November 21, 2010

KEBUTUHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban ( accountability ) kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas lain. Untuk itu tuntutan penyediaan informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) yang semakin besar merupakan salah satu faktor pentingnya akuntansi pemerintahan. Perkembangan berikutnya semakin besar dana yang dikelola menyebabkan adanya tuntutan transparasi sebagai hasil reformasi maka Pemerintah harus mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin memadai. Pemberian opini tidak bisa memberikan pendapat ( Disclaimer ) atas Perhitungan Anggaran Negara seharusnya tidak terjadi.

 

3 tuntutan yang diinginkan masyarakat :

1. Transparansi

2. Akuntabilitas

3. Efisiensi dalam pengolahan sumber daya

 

1. Transparansi

Pemerintah dalam pengambilan kebijakan manajemen, sebaiknya pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat luas.

 

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi kepercayaan.

 

Akuntabilitas publik :

a. Akuntabilitas Vertikal

yaitu akuntabilitas atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya : PemDa kepada Pem.Pusat, Pem.Pusat kepada MPR dll.

 

 

b. Akuntabilitas Horisontal

yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat kepada masyarakat luas.

 

Akuntabilitas dalam konteksnya pemerintahan, merupakan pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

 

Menurut Ellwood, Akuntabilitas publik ada 4 yaitu :

1.    Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Artinya kejujuran dalam hal tidak melakukan penyalahgunaan jabatan dan tunduk pada hukum yang berlaku.

2.    Akuntabilitas proses

Artinya apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Misalnya : akuntabilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan tender untuk proyek2.

3.    Akuntabilitas Program

Artinya akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

4.    Akuntabilitas Kebijakan

Artinya akuntabilitas yang terkai dengan pertanggungjawaban pemerintah , baik pemerintah pusat maupun daerah, atas kebijakan 2 yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

 

3. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan agar organisasi sektor publik memperhatikan Value For Money dalam menjalan aktivitasnya.

 

 

 

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada :

a.    Ekonomi

Artinya sejauh mana sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindarkan pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

b.    Efisiensi

Merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

c.     Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

 

PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

 

Akuntansi Pemerintah adalah aktivitas pemberian jasa ( Service Activity ) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna ( users ) dalam rangka pengambilan keputusan dengan melakukan  proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan .

 

Informasi keuangan di Pemerintahan adalah dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari :

a.    Laporan Posisi Keuangan ( Neraca )

b.    Laporan Realisasi Anggaran ( Laba Rugi )

c.     Laporan Arus Kas

d.    Catatan atas laporan keuangan

 

Pengertian akuntansi pemerintahan secara umum tidak tidak berbeda dengan definisi akuntansi, dan hanya perbedaannya terletak pada saat akan dibuat laporan keuangan yaitu dengan  nama account yang berbeda dengan account yang bisa kita temui di laporan keuangan perusahaan. Sedangkan dilihat dari usersnya maka pada akuntansi pemerintah , pengguna laporan keuangan adalah rakyat secara umum yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga legislatif ( DPR / MPR ), pemerintah sendiri, kreditor seperti Bank Dunia, Internasional Monetary Fund ( IMF ), Asian Development Bank ( ADB ), dan lain – lain.

 

3. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Akuntansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor dibawah ini :

a.    Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan sangat mempengaruhi akuntansi pemerintah. Didalam sistem monarkhi atau kerajaan , akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh raja. Sedangkan dalam sistem demokrasi parlemen atau presidentil akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang mengalami check and balances.

 

b.    Sifat Sumber Daya

Sumber daya akuntansi pemerintah bersifat tidak berhubungan langsung dengan hasilnya. Misalkan warga negara Indonesia setiap tahun membayar pajak tetapi tidak langsung menerima hasilnya atau imbal balik dari pajak yang disetorkan.

 

 

 

Audit Intern

November 13, 2010

Definisi dan Tujuan Audit Intern


Dalam pelaksanaan usaha dan operasi perbankan, masalah resiko tidak dapat dihindari atau dihilangkan sama sekali, namun setidaknya fokus pada penekanan resiko untuk bisa mengidentifikasi dan menekan serta menguranginya adalah suatu sumbangan yang sangat penting dari aktivitas audit intern.
Aktivitas audit intern adalah memeriksa dan menilai efektivitas dan kecukupan dari sistem pengendalian internal yang ada dalam organisasi, tanpa fungsi audit intern dewan direksi dan atau pimpinan unit tidak dapat memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi.
Pengertian audit intern menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam SPAP (Standar Pelaporan Akuntan Publik) adalah : “Suatu aktivitas penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas organisasi sebagai pemberi bantuan bagi manajemen”. (1998 ; 322)
Adapun pengertian audit intern yang dikemukakan oleh Brink Z. victor dan Witt Herbert dalam bukunya “Modern Internal Auditing” adalah sebagai berikut :
“Internal auditing is an independent appraisal function established within organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization”. (1999 ; 1-1)
Sementara IIA’S Board of Director mengemukakan pengertian internal audit sebagai berikut :
“Internal auditing is an independent,objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, diciplined approach to evaluate an improve the effectivenenss of risk management, control an governance processes”. (1999, Vol. LVI : II pp 11 ; 40-41)

Audit intern pada dasarnya bertujuan utnuk memberikan bantuan kepada manajemen dan dewan direksi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya wajar.
Tujuan audit intern yang dikemukakan oleh D. Hartanto dalam bukunya “Akuntansi untuk Usahawan” adalah sebagai berikut :
“Tujuan audit intern adalah :
1. Meneliti dan menilai apakah pelaksanaan daripada pengendalian intern di bidang akuntansi dan operasi cukup dan memenuhi syarat.
2. Menilai apakah kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditentukan betul-betul ditaati.
3. Menilai apakah aktiva perusahaan aman dari kehilangan atau kerusakan dan penyelewengan.
4. Menilai kecermatan data akuntansi dan data lain dalam organisasi perusahaan.
5. Menilai mutu atau pelaksanaan daripada tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing manajemen”. (1994 ; 294)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan audit intern adalah memberikan bantuan atau jasa kepada manajemen perusahaan secara berkesinambungan mengenai temuan-temuan kesalahan (error) dan ketidakberesan (irregularities) dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar mengenai pengendalian dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Uraian di atas mengandung arti pula bahwa auditor intern sangat menaruh perhatian pada semua bentuk pemborosan, kesalahan, dan ketidakberesan apapun sebabnya dan betapapun kecilnya, artinya walaupun pemborosan, kesalahan, dan penyelewengan tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan atau tidak material terhadap laporan keuangan, auditor intern sangat memperhatikan kondisi tersebut. Perhatian tersebut bukan disebabkan perlunya memeriksa setiap penyimpangan kecil, akan tetapi berakar pada pemahaman bahwa kesalahan kecil dapat berkembang menjadi masalah besar yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya aktivitas perusahaan.
Bagi auditor intern, boleh jadi kesalahan pemborosan dan penyelewengan itu tidak hanya sekedar kesalahan manusia yang random, tetapi merupakan suatu indikasi dari semangat yang rendah, sistem, supervisi, kebijakan yang tidak memadai, atau kurang dipahaminya falsafah manajemen.

Ruang Lingkup Audit Intern


Ruang lingkup audit intern sangat luas tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan manajemen organisasi yang bersangkutan. Pernyataan mengenai ruang lingkup audit intern dikemukakan oleh IIA sebagai berikut :
“The scope of internal auditing should encompass the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the organizations’s system of internal control and quality of performance in carrying out assigned responsibilities”. (1995 ; 29)
Sejalan dengan yang dikemukakan oleh IIA, ICAA mengemukakan ruang lingkup audit intern sebagai berikut :
“The scope and objektives of internal audit varywidly and are dependent upon the size and structure of entity and the requirements of its management. Normally however internal audit operates in one of more of the following areas:
a). Review of accounting system and related internal controls.
b). Examination of management of financial and operating information
c) Examination of the economy, efficiency and effectiveness of operations including non financial control of an organization

Berdasarkan uraian di atas, maka diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup audit intern mencakup pengujian dan pengevaluasian kelayakan dan keefektifan pengendalian intern dan kualitas kinerja yang berdasarkan tanggung jawab yang telah ditetapkan termasuk :
1). Mereview reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional yaitu untuk membantu para anggota organisasi untuk agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, untuk tujuan tersebut pengawasan internal menyediakan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat dan informasi sehubungan aktivitas yang diperiksa.
2). Mereview sistem yang ada untuk memastikan kepatuhannya kepada kebijakan rencana, hukum, dan peraturan yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap operasi dan pelaporan, serta menentukan apakah organisasi mematuhi hal tersebut atau tidak.
3). Mereview sarana pengamanan aktiva, dan bila dipandang perlu memverifikasi keberadaan aktiva tersebut.
4). Menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya, dalam hal ini keekonomisan berarti menggunakan sumber daya secara hati-hati dan bijaksana agar diperoleh hasil terbaik, sedangkan efisiensi berarti kemampuan untuk meminimalisir kerugian dan pemborosan sumber daya dan menghasilkan suatu out put.
5). Mereview operasi atau program untuk menentukan apakah hasilnya konsisten dengan sasaran dan tujuan yang akan ditetapkan, dan menentukan apakah operasi dan program dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya.
Dari ruang lingkup pekerjaan audit tersebut, tampak bahwa aktivitas audit intern meliputi :
1. Audit keuangan
Audit ini dilaksanakan untuk memastikan apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan sesuai dengan kriteria tertentu (biasanya SAK yang berlaku). Pada dasarnya pengujian yang dilakukan meliputi keandalan catatan akuntansi dan laporan keuangan termasuk pengendalian intern.
2. Audit operasional
Audit ini merupakan suatu review terhadap beberapa bagian dari prosedur dan metode operasi dengan maksud untuk menilai kehematan, efisiensi dan keefektipan operasi.
3. Audit kepatuhan
Audit ini dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan apakah auditee mengikuti prosedur, peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi atau oleh pihak lain dimana perusahaan terikat untuk mengetahuinya.
Guna mencapai tujuan audit intern, diperlukan batasan-batasan yang menetapkan wewenang dan tanggung jawab bagian audit intern. Hal ini diperlukan agar bidang pekerjaan yang harus dilaksanakan menjadi jelas dan tidak tumpang tindih dengan wewenang dan tanggung jawab bagian organisasi yang lain, sehingga diharapkan dapat menekan terjadinya konflik peranan, dengan kata lain ruang lingkup yang tidak terbatas yang dimiliki oleh auditor intern bukan merupakan suatu hak yang dapat dijalankan sepenuhnya secara otonom oleh pengawas internal, karena hal tersebut merupakan pernyataan pihak manajemen tentang sasaran penggunaan fungsi pengawasan internal, ini mengandung arti bahwa saat manajemen berbicara tentang lingkup yang tidak terbatas, ia memberikan peringatan kepada seluruh pihak yang terkait bahwa pihak manajemen dapat menggunakan fungsi pengawasan untuk memeriksa berbagai area dalam perusahaan.
Hal ini tidak berarti bahwa pengawas internal atas inisiatifnya sendiri dapat melakukan pemeriksaan terhadap suatu area yang sangat sensitif tanpa meminta persetujuan manajemen senior dan atau dewan direksi terlebih dahulu.
Dengan demikian jelaslah bahwa ruang lingkup pekerjaan satuan kerja audit intern mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan yang secara langsung/tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya perusahaan secara baik, namun perlu diingat bahwa dengan tidak adanya pembatasan ruang lingkup audit ini, berarti tuntutan atas kinerja auditor intern semakin besar atau dapat dikatakan masalah ini tidaklah ringan dan memerlukan upaya peningkatan yang terus menerus, selain itu auditor intern harus mampu mengkomunikasikan kewenangan ruang lingkup ini kepada segenap auditee dengan sebaik-baiknya agar pekerjaannya berjalan dengan lancar.

Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Intern


Dalam suatu organisasi, wewenang dan tanggung jawab audit intern harus ditetapkan secara jelas sesuai dengan kebijakan manajemen, wewenang untuk menyusun program audit intern secara menyeluruh dalam perusahaan dipegang oleh kepala bagian audit intern. Audit intern menguji kecermatan dan keberhasilan dari system pengendalian manajemen yang digunakan perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya agar tercapai tujuan perusahaan sesuai rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Guna melaksanakan tugasnya bagian audit intern mempunyai wewenang penuh untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan-catatan harta milik dan pegawai perusahaan.
Mengenai wewenang bagian audit intern dikemiukakan oleh Lawrence B. Sawyer dalam bukunya “The practice of internal auditing” yang disadur oleh PPA-STAN dalam bukunya pemeriksaan intern sebagai berikut :
“Pemeriksaan intern menguji dan mengevaluasi kecermatan dan keberhasilan dari pengendalian intern yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya, agar tercapai tujuan perusahaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Guna melaksanakan tugasnya, pimpinan dan staf dari pemeriksa intern memiliki wewenang penuh untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan-catatan, harta dan pegawai perusahaan”. (1981; 13-hal.3)

Kemudian Heckert dalam bukunya controllership yang diterjemahkan oleh Tjintjin Tjendra, mengemukakan sebagai berikut :
“Akan dapat dilihat bahwa kepala pemeriksa intern bertanggung jawab untuk memberi jaminan kepada presiden direktur dan manajer keuangan (berdasarkan suatu pemeriksaan) mengenai hal-hal sebagai berikut :
a. Bahwa setiap perusahaan laba (profit center) terdapat system yang memadai.
b. Bahwa sistem-sistem yang ada efektif untuk tujuan-tujuan yang dimaksudkan.
c. Bahwa setiap kekurangan telah disampaikan untuk mendapat perhatian dari pihak-pihak yang layak untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan, suatu evaluasi terhadap system. (5 ; 132)

Kemudian Bambang Hartadi dalam bukunya internal auditing menjelaskan hubungan wewenang dan tanggung jawab audit intern sebagai berukut :
“Tanggung jawab tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan yang sebanding, tidak mempunyai makna jika jika auditor tidak diberi kewenangan untuk melaksanakannya”. (1994 ; 3-hal 146)
Sementara menurut Arthur W. Holmes dan David C. Barnas, yang disadur oleh Muhammad Badjuri dalam bukunya “Auditing norma dan prosedur” mengemukakan sebagai berikut :
“Tanggung jawab audit intern adalah :
A. Memberikan informasi dan nasihat kepada manajemen dan menjalankan tanggung jawab ini secara konsisten dengan kode etik IIA
B. Mengkoordinasikan kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran audit dan sasaran perusahaan “. (1981 ; 125)

Program Audit Intern


Supaya dalam pelaksanaan program audit intern efektif dan efisien maka diperlukan adanya rencana yang berkaitan dengan subjek yang diperiksa, dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan waktu pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diharuskan membuat program secara tertulis.
Program audit intern dibuat dan disusun serta dikembangkan untuk aktivitas audit intern yang akan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Program audit intern berperan penting dalam menunjang keberhasilan operasi audit intern, tanpa program yang baik, hasil audit dapat menyimpang atau penekanan audit yang berlebihan dari sewajarnya terhadap suatu item tertentu/tidak tepatnya pelaksanaan audit.
Penyusunan program pemeriksaan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi perusahaan, adakalanya beberapa organisasi perusahaan memiliki kegiatan yang sering berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan adapula organisasi yang kegiatannya relatif stabil/terdiri atas beberapa unit organisasi yang kegiatannya bersifat sama. Oleh karena itu harus digunakan program pemeriksaan yang tepat.
Terdapat dua macam program pemeriksaan, yaitu :
1. Program pemeriksaan individual
Yaitu program pemeriksaan yang disusun tersendiri untuk masing-masing pemeriksaan dan tidak menggunakan bentuk standar serta disusun setelah melakukan survai pendahuluan
2. Program pemeriksaan proforma
Yaitu program pemeriksaan yang dikembangkan untuk berbagai tujuan yang disiapkan guna mengumpulkan informasi yang sama pada beberapa lokasi yang berbeda dan mendapatkan informasi yang sama dari beberapa periode untuk mencari kecenderungan/trend dan perubahan-perubahan. Program pemeriksaan ini biasanya digunakan pada pemeriksaan ulangan dari kegiatan-kegiatan yang sama dan sering meliputi periode beberapa tahun.
Program pemeriksaan dapat disiapkan sebelum pelaksanaan survai pendahuluan. Bila hasil daripada survai pendahuluan terjadi perubahan kegiatan yang diperiksa, maka program pemeriksaan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi/perubahan tersebut.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan program audit intern adalah sebagai berikut :
1. Cakupan Waktu (Periods Covered)
Program kerja adalah suatu perencanaan dimana bidang-bidang tertentu dipilih untuk diperiksa pada waktu tertentu, bidang-bidang yang dipilih merupakan bidang yang diprioritaskan dan tekanan-tekanan tertentu sesuai dengan kebutuhan.
2. Koordinasi (Coordination)
Sebelum mengembangkan programnya, auditor intern harus terlebih dahulu meminta saran atau usulan kepada manajemen perusahaan mengenai bidang yang perlu penekanan untuk memperoleh input yang baik dalam penyusunan rencana audit.
3. Prioritas (Priority)
Dalam memilih bidang audit, beberapa faktor harus dipertimbangkan sehingga ada prioritas bidang yang akan diaudit.
a) Temuan sebelumnya
Kelemahan-kelemahan yang dilaporkan dalam audit sebelumnya, akan memerlukan pengkajian atas tindak lanjut yang dilaksanakan.
b) Permintaan manajemen
Auditor harus memprioritaskan permintaan manajemen mengenai pelaksanaan suatu audit atas bidang tertentu yang diinginkan manajemen.
c) Prior Coverage
Bidang-bidang yang mengalami keterlambatan dalam audit periode sebelumnya harus diutamakan pada periode selanjutnya.
d) Bidang-bidang yang sensitif
Yaitu bidang-bidang yang peka dalam suatu perusahaan, sehingga memerlukan audit yang sensitif.
4. Penentuan adanya kemungkinan terjadinya masalah akuntansi sedini mungkin
Hal ini berarti bahwa auditor harus dapat menentukan secepat mungkin keadaan catatan pembukuaan yang akan memperlambat penyelesaian pekerjaan audit, mengetahui indikasi kecurangan dan sebagainya.
5. Pengaturan asisten secara efisien dan tertib
Hal ini berarti bahwa seawal mungkin harus diketahui sulit atau mudahnya pekerjaan yang akan dilakukan.
6. Penelaahan dan penilaian atas pengendalian intern
Pemilihan prosedur pemeriksaan mana yang akan dijalankan, penetapan waktu dalam penerapan prosedur tersebut dan seberapa luas prosedur audit akan diterapkan, semuanya tergantung kepada pengendalian intern.
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence B. Sawyer dalam bukunya : “The of Modern Internal Auditing” yang disadur oleh PPA-STAN dalam bukunya “Pemeriksaan intern” adalah sebagai berikut :
“Suatu program pemeriksaan yang baik minimal harus mencakup informasi mengenai :Urian tujuan kegiatan

 

Akuntan Publik

Oktober 18, 2010

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.(Wikipedia.com)

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah

jasa atestasi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai

salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis. Dengan

demikian, profesi akuntan publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung

terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien dan transparan. Peran Akuntan

Publik dalam hal ini adalah melalui peningkatan kualitas informasi keuangan.

Pada dasarnya, dalam menjalankan kegiatan profesionalnya Akuntan Publik

mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan

keuangan suatu entitas. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia

usaha, dalam era liberalisasi perdagangan dan jasa, kebutuhan pengguna jasa

Akuntan Publik akan semakin meningkat masyarakat, terutama kebutuhan atas

kualitas informasi keuangan yang akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan

dalam pengambilan keputusan ekonomis, sehingga menuntut Akuntan Publik untuk

senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Namun demikian, meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa

memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat

memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadi kegagalan dalam

pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan

masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, maka diperlukan

diperlukan suatu undang-undang yang mengatur mengenai profesi Akuntan Publik.

Sampai saat terbentuknya Undang-undang ini, di Indonesia belum ada

undang-undang yang khusus mengatur mengenai Akuntan Publik. Undang-undang

yang saat ini ada dan masih berlaku adalah Undang-undang No. 34 tahun 1954

tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik

dalam Undang-undang No. 34 tahun 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan yang ada pada saat ini, karena dalam undang-undang tersebut tidak

Rancangan Undang-undang tentang Akuntan Publik Halaman 32 dari 57

diatur hal-hal yang mendasar dalam profesi Akuntan Publik. Oleh karena itu,

dibentuklah undang-undang ini yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi

Akuntan Publik, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mendukung

perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas profesi

 

akuntan publik, serta melindungi kepentingan profesi akuntan publik sesuai dengan

standar dan kode etik profesi.

Undang-undang ini mengatur berbagai hal mendasar dalam rangka

melindungi publik, yaitu :

1. Mekanisme perizinan untuk dapat memberikan jasa profesional Akuntan Publik.

2. Persyaratan kompetensi untuk menjadi Akuntan Publik;

3. Kewajiban bagi Akuntan Publik untuk tetap menjaga dan meningkatkan

kompetensinya melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan

4. Larangan bagi pihak yang tidak berkompeten untuk memberikan jasa profesional

Akuntan Publik.

5. Kewajiban dan larangan bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasa

profesionalnya.

6. Asosiasi Profesi bagi Akuntan Publik.

7. Kewenangan Menteri Keuangan sebagai regulator profesi Akuntan Publik.

Undang-undang ini juga mengatur hal mendasar dalam rangka melindungi

profesi Akuntan Publik, yaitu mengenai jasa atestasi yang merupakan hak eksklusif

Akuntan Publik. Dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi

Akuntan Publik, diatur juga mengenai jangka waktu daluarsa tuntutan hukum

kepada Akuntan Publik.

 

Jurnal Akuntansi

Mei 14, 2010

ABSTRAK

ANALISIS TITIK IMPAS DALAM MERENCANAKAN LABA PADA CV. HARA COLLECTION

Titik Impas atau Break Event Point merupakan salah satu unsur terpenting dalam kelangsungan suatu kegiatan usaha. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang atau perusahaan dagang, dalam hal ini CV.HARA COLLECTION, memiliki tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Disinilah peran Break Even Point sangat diperlukan, karena dengan mengetahui kondisi break event, baik dalam kuntitas produk maupun dalam nilai rupiah dari suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan, kita dapat mengetahui bahwa perusahaan dalam kondisi tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengambil Titik Impas sebagai tema dalam penulisan ilmiah ini dan penulis menggunakan CV. HARA COLLECTION sebagai obyek penelitian untuk keperluan penulisan ilmiah ini.

Penulis mempunyai tujuan untuk menghitung laba yang diperoleh perusahaan pada bulan Februari 2010, kemudian mencari nilai break even. Setelah itu penulis juga menghitung jumlah produksi minimal yang harus terjual di bulan Maret 2010 agar mencapai target laba yang telah direncanakan oleh perusahaan. Untuk mendukung perhitungan yang telah dilakukan, penulis meminta data-data keuangan kepada CV. HARA COLLECTION dengan menggunakan teknik wawancara.

Setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan analisis titik impas terhadap CV. HARA COLLECTION, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perusahaan berhasil memperoleh laba yang cukup bagus pada bulan Februari 2010 dan penulis juga telah menghitung nilai break evennya. Kemudian penulis juga telah menghitung jumlah produksi minimal yang harus terjual dengan komposisi yang telah direncanakan agar target laba yang telah diharapkan dapat tewujud.

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pada umumnya dari sekian banyak perusahaan yang ada masih banyak diantaranya belum dapat melihat adanya manfaat dari perhitungan dan penggunaan titik impas. Manajemen perusahaan semacam ini kadang-kadang masih melihat penyusunan perhitungan dan penggunaan titik impas dalam perusahaan semata-mata merupakan beban bagi perusahaan tersebut.

Maka dari hal semacam ini, kita harus tahu bagaimana manajemen melakukan kegiatan pokoknya dalam perencanaan perusahaan, yaitu memutuskan berbagai macam alternatif dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Ukuran yang dipakai untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Laba terutama dipengaruhi oleh tiga faktor : volume produk yang dijual, harga jual produk, dan biaya.

Biaya menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba yang dikehendaki. Harga jual mempengaruhi volume penjualan, volume penjualan langsung mempengaruhi volume produksi, dan volume produksi mempengaruhi biaya. Hubungan antara biaya, volume, dan laba sangat penting dalam perencanaan jangka pendek yang diperlukan oleh manajemen untuk menilai berbagai kemungkinan yang berakibat laba akan datang.

Analisis titk impas merupakan teknik perencanaan laba jangka pendek atau dalam satu periode akuntansi tertentu atau dalam satu tahun dengan mendasarkan analisanya pada variabilitas penghasilan penjualan maupun biaya terhadap volume kegiatan sehingga teknik-teknik tersebut akan dapat dipergunakan dengan baik sebagai alat perencanaan laba dalam jangka pendek.

Dengan bantuan analisa dari titik impas ini diharapkan manajemen perusahaan dapat menggambarkan tingkat perencanaan dalam sebuah kegiatan.

Sehingga para usahawan itu sendiri dapat menembah investasi bagi perusahaannya sendiri. Oleh sebab itu penulis mengambil judul “ANALISIS TITIK IMPAS DALAM MERENCANAKAN LABA PADA CV. HARA COLLECTION.”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan keadaan di atas, penulis merumuskan masalahnya pada bagaimana analisis Break Even Point pada CV. HARA COLLECTION.

1.3 Batasan masalah

Penulis membatasi penulisannya pada analisis Break Even Point penjualan pakaian anak-anak ukuran (M) pada CV.HARA COLLECTION bulan Februari 2010.

1.4     Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah :

  1. Untuk mengetahui pada tingkat volume penjualan berapa perusahaan mencapai titik impas.
  2. Untuk mengetahui sampai tingkat berapa volume penjualan boleh mengalami penurunan namun tidak mengalami kerugian.
    1. Untuk mengetahui pada tingkat penjualan berapakah perusahaan sebaiknya menghentikan usahanya karena mengalami kerugian.
    2. Untuk mengetahui berapa besar laba yang akan diperoleh perusahaan dengan target laba yang telah ditentukan untuk bulan Maret 2010.

1.5 Metode penelitian

Untuk mengetahui dan memahami tentang kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan titik impas dalam merencanakan laba, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan guna penulisan ilmiah ini. Adapun metode pengumpulan data tersebut adalah

1.  Riset kepustakaan (Library research)

Untuk pengkajian lebih dalam, penulis mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku ilmiah yang mempunyai kaitannya dengan penulisan ilmiah ini sebagai acuan, di samping materi yang didapat semasa kuliah.

  1. Riset lapangan (Field research)

Penulis melakukan wawancara dengan cara menghubungi pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah ini pada tanggal 10 April 2010 di CV. HARA COLLECTION Jakarta. Wawancara ini penulis lakukan untuk menciptakan data-data yang diperlukan dalam penulisan ilmiah ini.

1.6 Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas pada setiap permasalahan yang hendak dibahas serta kaitannya antara satu dengan yang lainnya di samping mempermudah pemecahan masalah dan pengertian-pengertian, maka diterangkan rangkaian penulisan ilmiah ini yang terdiri dari 5 bab, adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab  I  : Pendahuluan

Pada bab ini penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab  II : Landasan teori

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan penggolongan biaya,   pengertian dan perhitungan cara mendapatkan BEP serta elemen yang mempengaruhinya.

Bab III :Kondisi perusahaan

Hal-hal yang dibahas dalam bab ini meliputi sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan proses produksi.

Bab IV : Analisa data

Bab ini adalah inti dari penulisan ilmiah ini dan dalam bab ini diuraikan tentang perhitungan pada volume penjualan tingkat berapakah perusahaan  mengalami BEP.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini penulis berusaha menarik kesimpulan atas keseluruhan isi uraian dan pembahasan masalah yang ada dalam penulisan ilmiah, juga memberi saran yang dianggap perlu dan tentunya dapat dilakukan perusahaan untuk dapat memecahkan masalah.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Perusahaan

CV. Hara Colletion didirikan pada tanggal 20 Februari 1994. Pada awalnya usaha yang dijalani oleh Ibu Silvi bekerja sama dengan salah seorang pedagang pasar Tanah Abang asal Nigeria yang menjual berbagai jenis pakaian anak.

Usaha ini awalnya beroperasi sesuai permintaan pelanggan dan berlanjut pada perdagangan impor (lokal) dan ekspor, namun usaha ini juga tidak selalu berjalan sesuai harapan, yang dikarenakan susahnya dalam mencari pelanggan dan pangsa pasar yang luas.

Pada awalnya, CV. Hara Collection mendapatkan sebuah modal kredit yang diperolehnya dari pelanggan lain di Tanah Abang . Modal tersebut berupa bahan kain codoray yang diperoleh secara bertahap. Dari modal tersebut CV. Hara Collection dapat mengembalikannya dengan cara bahan tersebut dibuat pakaian anak sesuai dengan pesanan dan kemudian hasil dari penjualan tersebut dipotong untuk pembayaran kredit.

Pada mulanya, CV. Hara Collection menggunakan empat buah mesin jahit yang berukuran besar dan kecil dan satu mesin obras serta satu buah mesin rajut, juga  mempekerjakan karyawan sebanyak 5 orang, dengan menempati sebuah rumah yang terletak di Jalan Warung Jati Gg Mushalla AL-Barkah No.10 Kalibata Jakarta Selatan.

Pada perkembangan selanjutnya karena order yang semakin meningkat diperlukan tambahan mesin dan segala perlengkapannya untuk mencukupi kapasitas permintaan. Maka pada tahun 2000 CV. Hara Collection mulai menambah mesin jahit menjadi 12 buah dan menggantikan mesin lama menjadi menjadi baru, serta mempekerjakan karyawan sebanyak 14 orang dimana untuk karyawan tersebut diperlakukan dengan pembayaran upah harian serta karyawan staf digaji dengan gaji bulanan.

Pada saat terjadinya krisis moneter yang lalu, CV. Hara Collection juga mengalami hambatan karena banyak pelanggan yang tidak melakukan transaksi, sebagai dampaknya tidak memperoleh order. Oleh karena itu pemilik mulai mencari peluang pasar yang lainnya yaitu mencoba memproduksi pakaian anak dengan berbagai jenis model dan warna.

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan

  1. Direktur

Bertanggung jawab terhadap aktifitas ekstern/intern baik bidang hukum maupun bidang teknis lainnya.

  1. Kepala Produksi

Bertanggung jawab dalam mempelajari produk yang akan di produksi juga mengawasi kualitas proses produksi sesuai dengan ukuran yang dikehendaki pembeli.

Kepala Produksi membawahi 3 sub bidang supervisor yaitu :

v  Bagian pemotongan

v  Bagian penjahitan

v  Bagian penyelesaian (packing)

  1. Kepala Marketing

Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi kegiatan mencari order baik lokal maupun ekspor.

  1. Kepala Keuangan

Bertanggung jawab mengelola system finance baik dari pendapatan maupun pengeluaran, bagian ini merupakan parameter/alat ukur dalam menilai suatu jalannya perusahaan dari sudut financial.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Perusahaan

Direktur

Sumber : CV. Hara Collection

3.3. Jenis-jenis Produksi

Jenis-jenis pakaian yang diproduksi oleh CV. Hara Collection adalah :

  • Satu stel pakaian anak tanpa topi ukuran Small, Medium dan Large.
  • Satu stel pakaian anak dengan topi ukuran Small, Medium dan Large.
  • Satu stel pakaian anak dengan model terusan ukuran Small, Medium dan Large.

Pada saat ini, permintaan akan pakaian anak tanpa topi lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, sehingga perusahaan menargetkan untuk memproduksi pakaian anak tanpa topi tersebut.

3.4. Bahan dan Proses Produksi

Adapun bahan pembuatan pakaian anak tanpa topi adalah sebagai berikut :

v  Bahan Codoray

v  Benang

v  Kancing

v  Bahan kotak-kotak

Pada dasarnya pelaksanaan proses produksi di CV. Hara Collection terdiri dari berapa tahap :

  1. Tahap Pola dan potong : Bagian ini bertugas untuk membuat pola pada pakaian anak dan memotong bahan sesuai dengan model yang telah ditentukan.
  2. Tahap Penjahitan : Bagian ini bertugas menjahit bahan yang telah dipotong menjadi pakaian anak sesuai dengan pola yang ditentukan.
  3. Tahap Finishing : Bagian ini bertugas memasang kancing, melengkapi jika ada kekurangan menyetrika pakaian tersebut, lalu dimasukan kedalam kemasan plastik.

\

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diperlihatkan perhitungan data-data yang diperoleh  dari CV. HARA COLLECTION. Dimana data-data tersebut  akan dipisahakan menurut biaya variabel dan biaya tetapnya untuk kemudian dihitung besarnya harga jual, laba bulan Februari  2010, perhitungan Break Even Point (BEP) berserta pembuktiannya, perhitungan Margin of Safety (MOS), perhitungan Shut Down Point, dan besarnya laba sasaran.

4.1 Perincian Biaya Produksi

Berikut ini adalah perincian biaya produksi untuk membuat 8.000 unit pakaian anak-anak ukuran S, M, dan L.

1.  Biaya Bahan Baku

Tabel 4.1

Biaya Bahan Baku

Pakaian Anak CV. HARA COLLECTION

Februari 2010

No BAHAN KUANTITAS HARGA TOTAL
1 Cododray 7.500  m Rp   6.500 Rp 48.750.000
2 Kain kotak-kotak 2.500  m Rp   6.500 Rp 16.250.000
3 Benang 65 ps Rp   4.000 Rp      260.000
4 Kancing 6.000 ps Rp      175 Rp   1.050.000
Jumlah Rp 66.310.000

Keterangan :    # 1 meter : Rp 6500

2.  Biaya Tenaga Kerja

Tabel 4.2

Biaya Tenaga Kerja

Februari 2010

No BIAYA TENAGA KERJA TOTAL
1 1   Orang pengobras Rp 100 X8.000 unit Rp        800.000
2 10 Orang penjahit Rp 1.500 X 8.000 unit Rp 120.000.000
3 1   Orang perajut Rp 100 X 8.000 unit Rp        800.000
4 1   Orang pemotong Rp 200 X 8.000 unit Rp     1.600.000
5 Penyulam Rp 500 X 8.000 unit Rp     4.000.000
Jumlah Rp 127.200.000

  1. 3. Biaya Overhead Pabrik

a. Biaya Bahan Penolong

Tabel 4.3

Biaya Bahan Penolong

BIAYA BAHAN PENOLONG

TOTAL

Plastik

Rp      400.000
Jarum Rp        80.000

JUMLAH

Rp      480.000

Keterangan :    # 1 Kg plastik Rp 10.000, isi 200 plastik.

Plastik untuk 8000 unit = 40 Kg x Rp 10.000                                              =  Rp 400.000

#  Jarum untuk 8000 unit  =  80 x Rp 1.000

=  Rp 80.000

b.     Biaya Depresiasi

v Biaya Depresiasi Mesin Jahit

Biaya penyusutan 10 mesin jahit diperkirakan sama untuk setiap tahunnya. Karena Mesin jahit didepresiasikan dengan menggunakan metode garis lurus.

Besarnya penyusutan per tahun dihitung dengan rumus :

Harga Perolehan – Nilai Sisa

Penyusutan per tahun     =

Umur Ekonomis

950.000  –  0

=

5

Penyusutan per tahun      =            Rp. 190.000

Penyusutan per bulan     =  Rp 190.000/12   =  Rp 15.800

Penyusutan 10 mesin jahit  per bulan  =   Rp 158.000

Biaya Depresiasi Mesin Obras

Biaya Penyusutan 1 mesin obras diperkirakan sama untuk setiap tahunnya. Karena mesin obras didepresiasikan dengan menggunakan metode garis lurus.

Besarnya penyusutan per tahun dihitung dengan rumus :

Harga Perolehan – Nilai Sisa

Penyusutan  per tahun    =

Umur Ekonomis

3.500.000    –    0

=

5

Penyusutan per tahun      =          Rp 700.000

Penyusutan per bulan =       Rp 700.000/12  =     Rp 58.300

Biaya Depresiasi Mesin Rajut

Biaya penyusutan mesin rajut diperkirakan sama untuk setiap tahunnya. Karena mesin rajut didepresiasikan dengan menggunakan metode garis lurus.

Besarnya penyusutan per tahun dihitung dengan rumus :

Harga Perolehan – Nilai Sisa

Penyusutan  per tahun    =

Umur Ekonomis

315.000    –    0

=

5

Penyusutan per tahun      =          Rp 63.000

Penyusutan per bulan =       Rp 63.000/12  =       Rp 5.250

Biaya Depresiasi Mesin Potong

Biaya penyusutan mesin potong diperkirakan sama untuk setiap tahunnya. Karena mesin potong didepresiasikan dengan menggunakan metode garis lurus.

Besarnya penyusutan per tahun dihitung dengan rumus :

Harga Perolehan – Nilai Sisa

Penyusutan  per tahun    =      =

Umur Ekonomis

3.500.000    –    0

=

5

Penyusutan per tahun      =          Rp 700.000

Penyusutan per bulan =       Rp 700.000/12  =      Rp 58.300

Tabel 4.4

Biaya Depresiasi

Februari 2010

No BIAYA DEPRESIASI TOTAL
1 10 Mesin Jahit Rp 158.000
2 1   Mesin Obras Rp   58.300
3 1   Mesin Rajut Rp     5.250
4 1   Mesin Potong Rp   58.300
Jumlah Rp 279.850

  1. c. Biaya Sewa Gedung

Untuk Biaya Sewa Gedung Perusahaan melakukan pembayaran pada awal bulan dengan tingkat harga sewa sebesar :   Rp 8.496.000 / 12 = Rp 708.000 per bulan

  1. d. Biaya Listrik

Untuk Biaya Listrik merupakan biaya Semi variable yang terdiri dari :

Biaya Tetap  ( biaya abudemen )   = Rp   50.700

Biaya Variabel ( pemakaian )        = Rp  213.750

Jumlah                                Rp 264.450

  1. e. Biaya Telpon

Untuk Biaya Telpon sama seperti Biaya Listrik yang merupakan biaya semivariabel dimana biaya tersebut mempunyai dua golongan biaya :

Biaya Tetap ( abudemen ) = Rp   30.100

Biaya Variabel ( pemakaian ) = Rp 238.800

Jumlah Rp 268.900

4.2  Penggolongan Biaya Tetap dan Biaya Variabel CV. HARA COLLECTION Februari 2010

±  Biaya Tetap

Biaya Tetap yang dikeluarkan perusahaan adalah :

Biaya Over Head Pabrik

ü  Biaya Sewa Gedung                                    Rp   708.000

ü  Biaya Depresiasi                                          Rp   279.850

Total Biaya Tetap                                                  Rp   987.850

±  Biaya Variabel

Biaya Variabel yang dikeluarkan Perusahaan  adalah :

  1. Biaya Tenaga Kerja                                   Rp 127.200.000
  2. Biaya Bahan Baku                                    Rp   66.310.000
  3. Biaya Bahan Penolong                              Rp        480.000
  4. Biaya Over Head Pabrik

ü  Biaya Reparasi dan Perbaikan            Rp         150.000

Total Biaya Varibel                                                           Rp  194.492.550

±  Biaya Semivariabel

Biaya semivariabel yang dikeluarkan perusahaan adalah:

  1. Biaya Listrik

v  Biaya Tetap       =  Rp   50.700

v  Biaya Variabel   =  Rp 213.800

Jumlah                                    =  Rp 264.500

  1. Biaya Telpon

v  Biaya Tetap       = Rp   30.100

v  Biaya Variabel   = Rp 238.800

Jumlah                   = Rp 268.900

Tabel 4.5

Rincian Biaya Tetap, Biaya Varibel

CV. HARA COLLECTION

Februari 2010

NO KETERANGAN Biaya Tetap Biaya Variabel
1 Biaya Sewa Gedung Rp    708.000
2 Biaya Depresiasi Mesin Rp    279.850
3 Biaya Reparasi dan Pemeliharaan Mesin Rp        150.000
4 Biaya Tenaga Kerja Rp 6.600.000 Rp 127.200.000
5 Biaya Bahan Baku Rp   66.310.000
6 Biaya Bahan Penolong Rp        480.000
7 Biaya Listrik Rp      50.700 Rp        213.750
8 Biaya Telepon Rp      30.100 Rp        238.800
Jumlah Rp 7.668.650 Rp 194.492.550

4.3   Alokasi Biaya

Pengalokasian biaya disini diperlukan sebagai pembagian biaya-biaya pada setiap jenis pakaian khususnya pada pakaian ukuran (M). Karena disini penulis mengambil pakaian ukuran (M) sebagai obyek penulisan.

Pegalokasian yang dipakai adalah alokasi biaya bersama dengan menggunakan metode satuan fisik.

Pembobotan alokasi untuk pakaian ukuran S,M dan L

Ukuran Kuantitas Persentase
S 3.000 37,5 %
M 4.000 50 %
L 1.000 12,5 %
8.000 100 %

Setelah diperoleh jumlah persentase setiap jenis pakaian, maka dapat digunakan dalam pengalokasian biaya-biaya yang dipakai.

Tabel 4.6

Alokasi Biaya

No Keterangan Jumlah % Pembebanan

S                         M                      L

( 37,5 % )            ( 50 % )           (12,5 % )

Biaya Tetap
1 Biaya Sewa Gedung Rp   708.000 Rp 265.500 Rp 354.000 Rp 88.500
2 Biaya Depresiasi Mesin Rp   279.850 Rp 104.944 Rp 139.925 Rp 34.981
3 Biaya Listrik Rp     50.700 Rp   19.012 Rp   25.350 Rp   6.338
4 Biaya Telpon Rp     30.100 Rp   11.287 Rp   15.050 Rp   3.763
Jumlah Biaya Tetap Rp 1.068.650 Rp 400.743 Rp 519.275 Rp 133.582
Biaya Variabel
1 Biaya Bahan Baku Rp 66.310.000 Rp 24.866.250 Rp 33.155.000 Rp   8.288.750
2 Biaya Tenaga Kerja Rp 127.200.000 Rp 47.700.000 Rp 63.600.000 Rp 15.900.000
3 Biaya Bahan Penolong Rp        480.000 Rp      180.000 Rp      190.000 Rp        60.000
4 Biaya Reparasi Mesin Rp        150.000 Rp        56.250 Rp        75.000 Rp        18.750
5 Biaya Listrik Rp        213.750 Rp        80.156 Rp      106.875 Rp        26.719
6 Biaya Telpon Rp        238.800 Rp        89.550 Rp      119.400 Rp        29.850
Jumlah Biaya Variabel Rp 194.492.550 Rp 72.992.206 Rp 97.246.275 Rp 24.324.069

Dalam hal ini penulis mencoba mengambil data pakaian ukuran (M) sebagai obyek penulisan.

Berikut tabel perincian biaya untuk pakaian ukuran (M) dengan persentase alokasi sebesar 50 %.

Tabel 4.7

Rincian Biaya Tetap, Biaya Varibel Setelah Pengalokasian

CV. HARA COLLECTION

Februari 2010

NO KETERANGAN Biaya Tetap Biaya Variabel
1 Biaya Sewa Gedung Rp    354.000
2 Biaya Depresiasi Mesin Rp    139.925
3 Biaya Reparasi dan Pemeliharaan Mesin Rp          75.000
4 Biaya Tenaga Kerja Rp   63.600.000
5 Biaya Bahan Baku Rp   33.155.000
6 Biaya Bahan Penolong Rp        190.000
7 Biaya Listrik Rp     25.350 Rp        106.875
8 Biaya Telpon Rp     15.050 Rp        119.400

Jumlah

Rp    519.275 Rp   97.246.275

4.4 Perhitungan Harga Jual Menurut Perusahaan

Tabel 4.8

Total Biaya Produksi

BIAYA PRODUKSI

TOTAL

Biaya Bahan Baku Rp 33.155.000
Biaya Bahan Penolong Rp      190.000
Biaya Tenaga Kerja Rp 63.600.000

JUMLAH

Rp 96.945.000

Harga pokok produksi            =          Rp 96.945.000

Laba yang diharapkan (10%)  =          Rp   9.694.500

Harga jual                                =          Rp 106.639.500

Harga Jual per unit = Rp 106.639.500/ 4000 unit =   Rp 26.650

=   Rp 27.000 (dibulatkan)

4.5 Perhitungan Laba Februari  2010

Dibawah ini data penjualan dan biaya CV. HARA COLLECTION pada Bulan Februari 2010 dengan asumsi harga dan biaya yang terjadi adalah tetap :

Tabel 4.9

Data Penjualan dan Biaya

Februari 2010

Keterangan

Jumlah

Volume Penjualan 4.000 unit
Harga Jual per Unit Rp       27.000
Biaya Variabel per Unit Rp       24.300
Biaya Tetap per Bulan Rp     519.275

Dari data di atas kita dapat membuat laporan Laba/Rugi pada bulan Februari 2010 sebagai berikut :

Tabel 4.10

Laporan Laba / Rugi

CV. HARA COLLECTION

Februari 2010

Keterangan

Jumlah

Volume Penjualan 4.000  Unit
Harga Jual per Unit Rp          27.000
Total Penjualan Rp 108.000.000
Biaya Variabel Rp  97.246.275
Laba Kotribusi Rp  10.753.725
Biaya Tetap Rp       519.275
Laba Bersih Rp  10.234.450

4.6 Perhitungan Break Even Point

Dalam menjalankan usahanya maka perusahaan sudah seharusnya mengtahui pada tingkat penjualan berapakah perusahan tidak mengalami kerugian dan dalam hal ini juga tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualannya. Kondisi yang seperti ini lebih dikenal dengan keadaan Break Even Point (BEP). BEP sendiri dapat ditentukan dalam satuan unit maupun rupiah (Rp). Untuk itu dapat dicari dengan rumus :

Rumus :

Biaya Tetap

  • BEP (Unit)    =

Harga Jual per Unit – Biaya Variabel per unit

Biaya Tetap

  • BEP (Rp)      =

Biaya Variabel per unit

1

Harga Jual per Unit

519.275

BEP (Unit)  =                                                                     =  192 Unit

27.000  –  24.300

519.275

BEP (Rp)     =                                                         =         Rp 5.192.750

24.300

1    –

27.000

Pembuktian :

Penjualan                           ( 27.000 x 192 )                          Rp 5.184.000

Biaya Var.      ( 24.300 x 192 )                 Rp 4.664.725  ( – ) (dibulatkan)

Laba Kotribusi                   Rp    519.275

Biaya Tetap                                             Rp    519.275  ( – )

Rp        0

Jadi CV. HARA COLLECTION mengalami keadaan impas (BEP) pada saat menjual produk sebanyak 192 unit atau pada saat penjualan sebesar               Rp 5.912.750.

Berikut grafik BEP dan laba yang diperoleh oleh CV. HARA COLLECTION pada bulan Februari 2010 yang mencapai Rp 10.234.450

Gambar 4.1

Grafik Laba Bulan Februari 2010

V c

Laba

Tc

BEP

Fc

4.7 Perhitungan Margin of Safety

Data impas dan laba diatas dapat digunakan untuk mencari  Margin of Safetynya atau titik dimana voleme penjualan maksimum boleh turun namun perusahaan tidak menderita kerugian. Berikut perhitungan Margin of Safety untuk CV. HARA COLLECTION bulan Februari 2010

Rumus :

MoS (Rp)    =         Penjualan Yang Dianggarkan – Penjualan BEP

=          Rp  108.000.000  –  Rp 5.192.750

=          Rp  102.807.250

Penjualan Yang Dianggarkan – Penjualan BEP

MoS (%) =                                                                                            100 %                                                  Penjualan Yang Dianggarkan

Rp  108.000.000 –  Rp  5.192.750

=                                                                     x 100%

Rp  108.000.000                                                                                 =          95 %

Jadi dapat dilihat bahwa perusahaan boleh mengalami penurunan volume penjualan sebesar 95 % atau sebesar Rp 102.807.250 tanpa mengalami kerugian dalam bulan Februari 2010.

4.8 Perhitungan Shut Down Point

Shut Down Point adalah titik dimana perusahaan sebaiknya menghentikan usaha karena untuk menutup biaya tunai tahun berjalan, perusahaan sudah tidak mampu lagi. Berikut titik dimana Shut Down Point berada :

Rumus :

Biaya Tetap Tunai

Shut Down Point =

Contribusi Margin Rasio

Margin Kotribusi

Contribusi Margin Rasio      =                                              x 100%

Penjualan

Rp   10.753.725

= x 100%

Rp 108.000.000

=        9,9 %                 =  10 % (dibulatkan)

Biaya Tetap Tunai

Shut Down Point =

Contribusi Margi Rasio

Tabel 4.11

Data Biaya Tetap Langsung CV.HARA COLLECTION

Februari 2010

NO KETERANGAN Biaya Tetap
1 Biaya Sewa Gedung Rp    354.000
2 Biaya Listrik Rp      25.350
3 Biaya Telpon Rp      15.050

Jumlah

Rp    394.400

Biaya Tetap Tunai

Shut Down Point =

Contribusi Margi Rasio

394.400

=                                  =          Rp 3.944.000

10 %

4.9 Laba Bersih Sasaran

Dalam setiap kali perputaran produksi setiap perusahaan mengharapkan kenaikan pada laba bersih. CV. HARA COLLECTION  mengharapkan kenaikan pada laba bersih sebesar  30%  dari laba bersih bulan Februari 2010 maka volume penjualan berubah menjadi :

Kenaikan Laba yang diingikan   = 30% x Laba Bersih Bulan Februari 2010

= 30% x Rp 10.234.450

= Rp 3.070.335

Maka laba yang diharapkan terjadi = Kenaikan Laba + Laba Bersih Februari 2003

Di bulan Maret 2010                       = Rp 3.070.335 + Rp 10.234.450

= Rp 13.304.785

Jadi Perusahaan Harus melakukan penjualan sebesar :

Penjualan = Biaya Variabel + Biaya Tetap + laba Bersih bulan Maret 2003

Rp 27.000 X   = Rp  24.3000 X +  Rp 519.275 + Rp 13.304.785

Rp   2.700 X   = Rp 13.824.060

X                     =  5.120 Unit

Keterangan  :

X  =  Jumlah unit yang harus dijual untuk mendapatkan laba besih sasaran

Pembuktian :

Penjualan                           ( 27.000 x 5.120 )                       Rp 138.240.000

Biaya Var.                  ( 24.300 x 5.120 )              Rp 124.416.900     _

Laba Kotribusi                                                    Rp   13.824.000

Biaya Tetap                                                         Rp        519.275 _

Laba Bersih                                                                                 Rp   13.304.725
Dengan kenaikan laba yang dinginkan perusahaan sebesar 30% maka volume penjualan yaitu  akan meningkat sebesar :
Penjualan bulan Maret  2010 –  Penjualan bulan Februari  2010
= 5.120 unit –  4000 unit = 1.120 Unit

Kenaikan laba sebesar 30 % dipilih oleh peusahaan karena dianggap kenaikan tersebut dapat dilakukan dengan alasan :

  1. Kapasitas produksi perusahaan sebesar 8.000 unit perbulan
  2. Daerah pemasaran yang akan diperluas keluar Jakarta
  3. Produk yang dihasilkan memiliki keunikan berupa bordiran yang dilakukan dengan tangan yang tidak dimiliki oleh produk sejenis dari perusahaan lain, dan perusahaan berpendapat produknya akan dapat bersaing dengan produk sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain.

Berikut grafik BEP dan perencanaan laba yang diperoleh CV. HARA COLLECTION pada bulan Maret 2010 sebesar Rp 13.304.785 dengan penjualan sebesar Rp 138.240.000

Gambar 4.2

Grafik Laba Bulan Maret 2010

V c

Laba

Tc

BEP

Fc

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis-analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa CV. HARA COLLECTION untuk bulan Februari 2010 akan berada pada titik impas saat volume penjualan sebesar 192 pakaian dengan pendapatan penjualan sebesar        Rp 5.192.750.

Jika perusahaan ingin memperoleh laba, volume penjualan dan pendapatan perusahaan harus melebihi dari titik impas dan posisi penjualan harus lebih besar dari nilai Shut Down Point yang besarnya,yaitu Rp 3.944.000.

Dalam pejualan ternyata perusahaan dapat terjadi penurunan volume penjualan, namun dalam hal ini CV. HARA COLLECTION hanya dapat melakukan penurunan penjualan sampai titik penjualan sebesar Rp 102.807.250 agar tidak mengalami kerugian.

Jika perusahaan ingin memperoleh laba sebesar 30% dari laba bersih bulan Februari 2010, maka perusahaan harus menjual produknya sebesar                      Rp 138.240.000 atau sebanyak 5.120 pakaian.

5.2 Saran

CV. HARA COLLECTION sebaiknya pada periode yang akan datang dapat bertahan pada tingkat penjualan yang telah ditetapkan, agar tingkat harga yang di pasang tidak terlalu tinggi sehingga konsumen tidak berpaling ke produk yang lain.

Selain itu perusahaan dalam melakukan kegiatan produksinya  apabila terjadi masalah seperti pendapatan penjualan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan produksi, maka perusahaan tersebut harus menghentikan kegiatan produksinya.

Perusahaan juga harus meningkatkan Margin of Safety yang berguna dalam hal mencapai atau menjaga keamanan perusahaan agar lebih terjamin.

Artikel Akuntansi

April 30, 2010

Akuntansi Penjualan Angsuran

2.1 Pengertian Penjualan Angsuran

Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian dimana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu :

  1. Pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, maka penjual menerima pembayaran pertamanya yang merupakan sebagian dari harga penjualan, yang disebut dengan Down Payment.
  2. Sedanglan sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran.

(Harnanto, hal 109).

Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan berdasarkan rencana pembayaran yang ditangguhkan, dimana pihak penjual menerima uang muka (DP) dan sisanya dibayarkan dalam bentuk pembayaran cicilan selama waktu beberapa tahun. (Allan R Debbrin, 1991, hal 121).

Penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya diterima beberapa kali angsuran periodik selama jangka waktu beberapa bulan atau tahun. (Dewi Ratnaningsih, 1993, 123).

Dari ketiga definisi diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan penjual dimana pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu pada saat barangnya diserahkan kepada pembeli, penjual menerima Down Payment dan sisanya dibayar beberapa kali angsuran selama beberapa bulan atau tahun.

Penjualan angsuran dan penjualan kredit sebenarnya tidak sama. Karena pembayarannya sama-sama dilakukan tidak secara tunai, maka penjualan angsuran dan penjualan kredit dianggap sama.

Adapun perbedaan penjualan angsuran dan penjualan kredit adalah sebagai berikut :

  1. Periode penjualan angsuran lebih lama yaitu 6 bulan – 5 tahun daripada penjualan kredit biasa (umurnya 30 hari – 60 hari).
  2. Pada kredit biasa, perbandingan hak milik barang kepada pembel langsung terjadi pada saat transaksi penjualan, tetapi hal tersebut tidak terjadi pada penjualan angsuran.
  3. Resiko kerugian tidak tertagihnya piutang dan biaya penagihan piutang akan lebih besar jumlahnya pada penjualan angsuran daripada penjualan kredit biasa.
  4. Dalam pejualan angsuran biasanya dibuat perjanjian antara pembeli dengan penjual sehingga penjual tidak dirugikan terlalu besar jika terjadi pemilikan kembali terhadap barang yang telah dijual secara angsuran.

2.2  Pengertian Bunga

Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang tersebut. (Bambang Riyanto, 105)

Perbedaan bunga dengan laba antara lain bunga merupakan pendapatan yang diakui oleh perusahaan sedangkan laba adalah uang yang diakui dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya untuk operasional perusahaan.

2.3  Pengertian Piutang

Sisi lain dari penjualan angsuran adalah timbulnya piutang. Ini berarti perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau badan usaha lain. Dengan adanya hak klaim ini perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang penyerahan aktiva lain kepda pihak yang berhutang.

Menurut Zaki Baridwan dalam buku intermediate accounting ( 1992;124 ) :

Piutang dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian, yaitu :

  1. Piutang dagang ( usaha )
  2. Piutang bukan dagang
  3. Piutang penghasilan

Kadang-kadang piutang bukan dagang dan piutang penghasilan digabung menjadi satu dan dinamakan piutang lain-lain.

Piutang dagang menunjukkan piutang yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Untuk piutang yang timbul bukan dari penjualan barang-barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, tidak termasuk dalam kelompok piutang dagang tetapi dikelompokkan tersendiri dalam piutang bukan dagang ( bukan usaha ). Contoh dari piutang bukan usaha antara lain :

  • Klaim terhadap perusahaan pengangkutan untuk barang-barang rusak / hilang
  • Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian-kerugian yang dipertanggungkan.
  • Piutang deviden.
  • Piutang pesana pembelian saham, dll.

Penggunan dasar waktu ( accrual basis ) dalam akuntansi mengakibatkan adanya pengakuan terhadap penghasilan-penghasilan seperti itu diperoleh atas dasar waktu sehingga pada akhir periode dihitung berapa jumlah yang sudah menjadi pendapatan dan jumlah tersebut dicatat sebagai piutang penghasilan. Contohnya antara lain :

  • Piutang pendapatan bunga
  • Piutang pendapatan sewa, dll.

2.4 Pembatalan Kontrak Penjualan Angsuran dan Kepemilikan Kembali.

Apabila pihak pembeli tidak dapat menyelesaikan kewajiban atas saldo piutang angsurannya (sesuai dengan kontrak), pihak penjual berhak untuk menarik kembali barang dagang yang telah dijual dari si pembeli. Jika terjadi hal demikian maka pihak penjual melakukan tindakan sebagai berikut :

  1. Menilai barang-barang yang ditarik kembali dengan nilai wajar.
  2. Mencatat pemilikan kembali.
  3. Menghapus saldo perkiraan piutang usaha angsuran.
  4. Menghapus saldo perkiraan laba kotor yang ditangguhkan.
  5. Mencatat rugi dari pemilikan kembali.

Jika perusahaan menggunakan system fisik (physical inventory system) di dalam mencatat persediaan barang dagang, maka perkiraan “Persediaan barang dagang – Pemilikan kembali” merupakan perkiraan nominal dan  akan dicantumkan pada perhitungan rugi laba sebagai penambahan dan pembelian barang dagang. Tetapi jika perusahaan menggunakan system balans permanen (perpetual system) perkiraan tersebut akan menambah persediaan barang dagang pada kartu stock.

Namun adakalanya hak penjual untuk menarik kembali barang yang telah dijual tersebut merupakan cara yang kurang tepat dalam usaha untuk mengurangi resiko kerugian yang dapat terjadi. Hal ini disebabkan karena nilai barang yang dijual turun lebih cepat dari saldo piutangnya, sehingga pemilikan kembali barang tersebut tidak dapat menutup kerugian tidak tertagih saldo piutang tersebut. Untuk mengurangi atau menghindari kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka harus diperhatikan: (Dewi Ratnaningsih, Akuntansi Lanjutan, 1993, 124)

  1. Jumlah uang muka dan pembayaran-pembayaran angsuran berikutnya, harus cukup  untuk  menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan nilai barang yang dijual.
  2. Periode pembayaran angsuran jangan melebihi umur ekonomisdari barang yang dijual. Hal ini terutama penting untuk barang-barang yang bersifat musiman dan barang-barang yang dipengaruhi oleh mode.

2.5  Penetapan Harga Penjualan Angsuran

Pada dasarnya diitempuhnya suatu penjualan angsuran adalah karena terlihatnya perbadaan yang cukup jelas antara penjualan tunai dengan penjualan angsuran hal ini dapat dilihat jelas pada harga jualnya. Perbedaan antara harga penjualan tunai dengan harga penjualan angsuran ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor berikut :

1. Resiko

Kontrak penjualan angsuran menawarkan persetujuan kredit yang longgar mampu menarik banyak konsumen. Namun disamping itu dengan periode pembayaran yang relative panjang, kemampuan membayar konsumen bisa saja berubah, itulah sebabnya perlu dilakukan perjanjian terlebih dahulu khususnya untuk penjualan terhadap barang-barang yang tidak bergerak.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dalam kepemilikan kembali maka penjual perlu memperhatikan beberapa hal tersebut :

  1. Besarnya uang muka harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang dari semula barang baru menjadi barang bekas.
  2. Jangka waktu pembayaran diantara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama, jika dapat tidak lebih dari satu bulan.
  3. Besarnya pembayaran angsuran berkala harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang yang ada selama ada jangka waktu yang satu dengan pembayaran yang berikutnya.

2. Bunga / Interest

Adanya perbedaan waktu antara saat penyerahan uang atau barang dan jasa dengan pembayaran berkala yang secara prinsip ekonomi harus dikenakan bunga atau interest. Biasanya bunga terakhir sudah dimasukkan dalam perhitungan total pembayaran angsuran, namun yang perlu diperhatikan adalah dasar yang digunakan untuk penetapan besarnya bunga yang berlaku untuk sekedar investasi, tetapi untuk sekedar perdagangan.

2.6  Pengakuan Laba Kotor dalam Penjualan Angsuran

Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1        Laba Kotor diakui pada saat penjualan (Accural Basis)

Pada cara ini transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang / tagihan kepada pelanggan.

Berikut ini adalah pencatatan jurnal laba kotor :

  1. Jika barang dagang dijual secara angsuran , maka perusahaan akan mendebit piutang usaha angsuran dan mengkredit hasil penjualan angsuran tersebut. Selisihnya akan direalisasi pada periode yang sama terjadinyapenjualan angsuran tersebut.

Jurnalnya sebagai berikut :

Piutang usaha angsuran                                   xxx

Penjualan angsuran                                         xxx

    1. Jika dipergunakan system balans permanen (perpetual inventory system), maka jurnalnya ditambah dengan mendebit perkiraan harga pokok penjualan angsuran dan mengkredit perkiraan persiadaan barang dagang.

Jurnalnya sebagai berikut :

Piutang usaha angsuran                                   xxx

Penjualan angsuran                                         xxx

Harga pokok penjualan angsuran                    xxx

Persediaan barang dagang                              xxx

    1. Jika terjadi beban tak tertagihnya piutang  dan lain sebagainya, perkiraan bebannya didebit dan mengkredit perkiraan penilaian asset seperti Penyisihan biaya penjualan penjualan angsuran dan Penyisihan piutang angsuran.

Jurnalnya sebagai berikut :

Beban usaha                                                    xxx

Penyisihan piutang angsuran/                          xxx

Penyisihan biaya penj. angsuran                     xxx

    1. Jika pada periode berikutnya beban penjualan angsuran tersebut terjadi, penyisihan tersebut akan didebit, dan kas yang dikeluarkan serta saldo piutang usaha yang tidak tertagih akan dikredit.

Jurnalnya sebagai berikut :

Penyisihan piutang angsuran/

Penyisihan biaya penj. angsuran                     xxx

Kas                                                                  xxx

Piutang usaha angsuran                                   xxx

  1. Laba Kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi penerimaan kas (Cash Basis)

Pada cara ini laba kotor yang diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya digunakan untuk kontrak-kontrak penjualan yang jangka waktunya melampaui satu periode akuntansi. Prosedur mana yang akan dipakai harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan rencana penjualan angsuran yang ada, sehingga akan benar-benar cocok dengan kehendak dalam mengukur laba (rugi) yang akan terjadi.

Dalam metode ini laba kotor diakui sesuai dengan realisasi penerimaan kas dari penjualan angsuran yang diterima pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Berikut ini adalan pencatatan jurnalnya :

  1. Jika barang dagang dijual secara angsuran, dan jika perusahaan menggunakan system fisik dalam pencatatan persediaanya, maka perusahaan akan mendebit perkiraan piutang usaha angsuran dan mengkredit perkiraan penjualan angsuran.

Jurnalnya sebagai berikut :

Piutang usaha angsuran                                         xxx

Penjualan angsuran xxx

  1. Jika perusahaan menggunakan system balans permanen, selain jurnal  tersebut diatas ditambah jurnal pengakuan harga pokok penjualan angsuran tersebut.

Jurnalnya sebagai berikut :

Piutang usaha angsuran                                         xxx

Penjualan angsuran xxx

Harga pokok penj. angsuran                                 xxx

Persediaan barang dagang                                          xxx

  1. Penagihan piutang usaha angsuran akan dicatat dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan piutang usaha angsuran.

Jurnalnya sebagai berikut :

Kas                                                                        xxx

Piutang usaha angsuran                                               xxx

Pada akhir periode, saat dilakukan jurnal penyesuaian akan dicatat mengenai tiga hal, sebagai berikut :

  1. Mencatat harga pokokpenjualan angsuran. Perkiraan pengiriman barang penjualan angsuran merupakan perkiraan rugi laba atau perkiraan nominal dan harus ditutup ke perkiraan laba/rugi.

Jurnalnya sebagai berikut :

Harga pokok penj. angsuran                                       xxx

Pengiriman barang penj. angsuran                              xxx

Jurnal ini dilakukan jika perusahaan menggunakan system fisik, jika perusahaan menggunakan system balans permanen maka jurnal ini tidak diperlukan karena pengakuan harga pokok penjualan angsuran telah dilakukan pada saat terjadinya penjualan angsuran tersebut.

  1. Mencatat laba kotor yang ditangguhkan.

Jurnalnya sebagai berikut :

Penjualan angsuran                                                     xxx

Harga pokok penj. angsuran                                       xxx

Laba kotor yang ditangguhkan                                   xxx

Jurnal penyesuaian ini berlaku baik untuk system fisik maupun balans permanen.

  1. Mencatat realisasi laba kotor atas penerimaan kas dari hasil penjualan angsuran.

Jurnalnya sebagai berikut :

Laba kotor yang ditangguhkan                                   xxx

Laba kotor yang direalisasi                                         xxx

Laba kotor yang ditangguhkan adalah selisih antara penjualan angsuran dengan harga pokoknya. Laba kotor yang ditangguhkan akan direalisasi pada saat penerimaan tagihan piutang usaha angsuran yaitu dengan mengalikan persentase laba kotor dengan tagihan yang diterima dari piutang usaha angsuran tersebut.

Untuk menghitung persentase laba kotor adalah membagi laba kotor yang ditangguhkan dengan penjualan angsuran yang bersangkutan dan hasilnya dikalikan dengan 100 %, atau dengan membagi laba kotor yang ditangguhkan dengan piutang usaha angsuran pada saat yang sama dan hasilnya dikalikan 100%.

artikel akuntansi

April 30, 2010

Break Event Point

2.1.1    Pengertian Break Event Point

Menurut beberapa ahli :

Break Event Point adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue (penghasilan) sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Dan analisis Break Event adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba (dengan kata lain sama dengan nol). (Mulyadi,2001:230)

Break Even Point adalah kondisi perusahaan tidak laba dan tidak rugi, dengan mengetahui Break Even Point dimana perusahaan akan meningkatkan penjualan diatas break even point untuk mendapatkan laba dan menghindarkan penjualan dibawah Break Even Point karena akan menderita rugi. (Armila Krisna Warindrani,2006;7)

Break Even Point adalah Posisi dimana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang profit center atau mengembankannya.(Darsono Prawironegoro&Ari Purwanti,2008:121)

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut penulis menyimpulkan bahwa Break Even Point adalah suatu cara yang mempelajari hubungan keseimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu tingkat penjualan sama dengan penghasilan.

2.1.2    Manfaat Break Even Point

Menurut Soehardi Sigit,(2002;2), Analisis Break even point dapat digunakan untuk membantu menetapkan sasaran dan tujuan perusahaan.

Manfaat lainnya antara lain :

  1. Sebagai dasar atau landasan merrencanakan kegiatan operasional dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Jadi sebagai alat perencanaan laba.
  2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual yaitu setelah diketahui hasil perhitungannya menurut analisis Break Even dan laba yang ditargetkan.
  3. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang harus dilakukan oleh seorang manager.

2.1.3    Tujuan Titik Impas ( BEP )

Tujuan titik impas adalah :

  1. Mencari tingkat aktivvitas dimana pendapatan sama dengan biaya.
  2. Menunjukan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih.
  3. Memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas

2.1.4   Asumsi-asumsi Dalam Analisa Break even point

Menurut Soehardi Sigit,(2002;2) di dalam menganalisa Break Even termasuk menghitung dan mengumpulkan angka-angka yang dihitung itu, analisa Break Even menetapkan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak ada dalam kenyataan, maka harus diadakan atau dianggap ada seperti dipersyaratkan. Jadi jika syaratnya tidak ada, dapat dianggap ada. Inilah yang disebut asumsi, dan asumsi-asumsi yang diperlukan agar dapat menganalisa Break Even ialah :

  1. Bahwa biaya-biaya yang terjadi didalam  perusahaan yang bersangkutan (yang dihitung Break Even-nya) dapat di-identifikasikan sebagai biaya variable, atau sebagai biaya tetap. Biaya-biaya yang meragukan apakah sebagai biaya variable ataukah sebagai biaya tetap harus tegas tegas dimasukan kedalam variable atau tetap.Biaya semi variable dimasukan ke dalam biaya variable,biaya semi tetap dimasukan ke dalam biaya tetap.
  2. Bahwa yang ditetapkan sebagai biaya tetap itu akan tetap konstan, tidak mengalami perubahan meskipun volume produksi atau volume kegiatan berubah.
  3. Bahwa yang ditetapkan sebagai biaya variabel itu akan tetap sama jika dihitungbiaya per unit produknya, berapapun kuantitas unit yang diproduksikan. Jika kegiatan produksi berubah, biaya variabel itu berubah proposional dalam jumlah seliruhnya, sehingga biaya per unitnya akan sama.
  4. Bahwa harga jual per unit akan tetap saja, berapapun banyak unit produk yang dijual. Harga jual per unit tidak akan turun meskipun pembeli membeli banyak. Juga sebaliknya harga jual per unit tidak akan naik, meskipun langganan pembeli hanya sedikit. Sedikit ataupun banyak yang dibeli, harga per unit tidak akan mengalami perubahan.
  5. Bahwa ada sinkronisasi di dalam perusahaan yang bersangkutan menjual atau memproduksi hanya satu jenis barang. Jika ternyata lebih dari satu jenis produk, maka produk tersebut harus dianggap satu jenis produk dengan kombinasi yang selalu tetap.

2.1.5    Pengertian Biaya

Pengertian biaya menurut para ahli sebagai berikut :

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.(Mulyadi, 2009;8)

Biaya adalah kas dan setara kas yang dikorbankan  untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh manfaat atau keuntungan dimasa mendatang. ( Darsoni Prawironegoro&Ari Purwanti, 2008;49)

Jadi biaya merupakan total pengorbanan sumber daya yang sudah terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya sering diartikan sebagai pengurang asset yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas pemilik, tetapi bukan karena pengurangan atau pengambilan model oleh pemilik perusahaan dan bukan pula merupakan asset yang disebabkan karena berkurangnya liability.

2.1.6    Penggolongan Biaya

Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Ada beberapa jenis biaya menurut buku Mulyadi (2009;13) diantaranya adalah :

  1. Jenis biaya berdasarkan objek pengeluaran

Nama objek pengeluaran digunakan sebagai dasar dalam penggolongan biaya.

  1. Biaya Menurut fungsi pokok produksi

Seperti dalam perusahaan manufaktur ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan  fungsi administrasi dan  umum. Oleh karena itu dalam perusahaan manufaktur adalah biaya produksi, biaya pemasaran, biayaadministrasi dan umum.

  1. Biaya Menurut Hubungan biaya dengan sesuatu yang di biayai

Biaya dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu :

  1. Biaya langsung
  2. Biaya tidak langsung
  1. Biaya menurut perilakunya dalam Hubungannya dengan perubahan volume aktifitas

Biaya dapat digolongkan menjadi :

1) Biaya variabel

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan sebagainya.(Mulyadi, 2009;15)

2) Biaya semivariabel

Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsure biaya tetap dan unsure biaya variabel. Contoh biaya semi variabel adalah biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap, biaya listrik, dan sebagainya.(Mulyadi, 2009;15)

3) Biaya semifixed

Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. .(Mulyadi, 2009;15)

4) Biaya tetap

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap antara lain gaji direktur produksi. .(Mulyadi, 2009;15)

  1. Biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya

Biaya dapat dibagi menjadi dua :

  1. 1. Pengeluaran Modal

Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal ini biasanya dibebankan sebagai cost aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didpresiasi, diamortisasi atau didplesi. Contoh pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetaap, unntuk promosi besar-besaran, untuk reparasi besar terhadap active tetap, dan pengembangan suatu produk.

  1. 2. Pengeluaran pendapatan

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunya manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran pendapata ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contohnya seperti biaya iklan, biaya telex, dan sebagainya.

2.2       Alat Analisa

2.2.1    Standard teori Break Even Point untuk produk beragam (multi produk)

Perusahaan yang memproduksi barang lebih dari satu produk cenderung mengalami kesulitan dalam menentukan berapa besar proporsi yang harus dibebankan pada tiap produk yang dihasilkan sehingga dalam suatu analisa BEP dapat memperoleh hasil yang memuaskan dan optimal. Selama ini ada beberapa dasar pendapat yang dijadikan dasar perbandingan penenteuan BEP pada perusahaan yang produksinya beragam. “Apabila perusahaan itu membuat lebih dari satu jenis produk maka harus diperlakukan seperti membuat suatu jenis barang“(Soehardi Sigit, 2002;30)

Dari teori diatas dapat dikatakan bahwa pengalokasikan setiap biaya harus seimbang dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk masing-masing produk sehingga tidak terjadi pembebanan yang terlalu besar terhadap salah satu jenis produk tertentu sehingga biaya harus dipisahkan sesuai dengan jenis biaya tersebut. Apabila biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap jenis produk dapat dipisahkan maka akan dapat diketahui batas kontribusi untuk setiap produk terhadap laba perusahaan.

2.2.2    Pendekatan Matematis

Dalam penentuan impas dengan tekhnik matematis kita dapat menggunakan pendekatan Margin Contribusi. Dimana pengertian dan perhatian yang lebih besar terhadap Margin contribusi sangat diperlukan sekali, karena dengan cepat pula kita dapat membuat suatu keputusan dan sebagai titik awal dari keputusan-keputusan berikutnya atau didalam pembahasan soal-soal manajemen akuntansi.(Mulyadi, 2001;232)

Dalam analisis Break Even Point terdapat dua jenis kontribusi yaitu sebagai berikut :

a)                  Margin kontribusi dalam unit

Harga jual – Biaya variabel per unit

b)                  Margin kontribusi dalam persen

Harga jual (persen) –Biaya variabel (persen)

Dengan Contribution Margin Ratio dan Contribution Margin unit, Dengan demikian cara perhitungan Break Even Point apabila produk yang dihasilkan lebih dari satu produk dapat dihitung dengan  rumus :

Proposisi adalah proposisi penjualan yang direncanakan atas produk A, B, dan C.

2.2.3    Menghitung Penjualan Untuk Mendapatkan Laba

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah mencapai laba optimal sesuai kemampuan perusahaan. Oleh karena itu untuk menccapai laba optimal tersebut, perlu disususn perencanaan laba agar kemampuan yang dimiliki perusahaan dapat dikerahkan secara terkoordinasi dalam mencapai tujuan tersebut. Perencanaan laba yang baik akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai laba optimal.

Jika penjualan pada Break Even Point diketahui, maka untuk mendapatkan laba yang diinginkan dapat ditentukan dengan dua cara :

  1. Apabila laba sama dengan nol

Penjualan   = Biaya Variabel + Biaya Tetap + laba

  1. Jika menginginkan laba tertentu

Rumus yang disajikan diatas khusus untuk kegiatan usaha apabila produk yang disajikan berupa produk tunggal. Namun dapat juga apabila produk yang dihasilkan lebih dari satu macam yaitu melalui sales mix dimana dianggap proporsi hasil penjualan untung masing-masing produk konstan dengan Break Even secara keseluruhan.

2.2.4    Laba Jangka Pendek

Rencana laba jangka pendek adalah program kerja manajemen untuk memperoleh laba pada setiap transaksi bisnis, bulanan, triwulanan, semesteran, dan paling lama per satu tahun.( Darsono Prawironegoro&Ari Purwanti,2008:125)

Menurut Darsono dan Ari, laba jangka pendek dapat didekatidengan berbagai cara yaitu :

  1. Titik Impas (Break Even Point)

Titik impas adalah informasi tentang penjualan yang hanya bias untuk menutup biaya variabel dan biaya tetap saja, sehingga perusahaan tidak mendapatkan laba dan tidak menderita rugi. ( Darsono Prawironegoro&Ari Purwanti,2008:125)

  1. Marjin Keamanan ( Margin of Safety )

Margin of Safety adalah suatu informasi mengenai sampai tingkat berapa perusahaan boleh mengalami penurunan penjualan namun perusahaan tidak mengalami kerugian.Dalam Hal ini semakin besar Margin of Safety makin baik untuk perusahaan karena perusahaan bias mengalami penurunan yang cukup jauh.

Margin of Safety adalah informas tentang jumlah maksimum penurunan nilai penjualan. (Darsono Prawironegoro&Ari Purwanti,2008:125)

Margin of Safety dicaru dengan mengurangi jumlah penjualan pada titik impas,

Semakin besar margin of safety semakin besar perusahaan dapat memperoleh laba dan begitu pula sebaliknya.

Ratio Margin of safety dapat dihubungkan langsung dengan tingkat keuntungan perusahaan yang menggunakan cara sebagai berikut :

Profit % = Margin income ratio x Ratio Margin of safety

  1. c. Titik Penutupan Usaha ( Shut down Point)

Titik penutupan usaha yaitu informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tentang berapa jumlah nilai penjualan minimum sehingga perusahaan tidak layak untuk dilanjutkan(harus ditutup). (Darsono Prawironegoro&Ari Purwanti,2008:127)

Dari laporan yang diproyeksikan, manajemen tidak hanya mengingginkan informasi mengenai beberapa jumlah pendapatan penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita kerugian dalam tahun anggaran yang akan datang. Suatu usaha tidak layak secara ekonomis untuk dilanjutkan kembali apabila pendapatan penjualan tidak menutupi biaya tunai.

Biaya tunai adalah biaya yang memerlukan pembayaran segera dengan uang kas. Seperti biaya pemeliharaan, biaya gaji pengawas pabrik dan sebagainya.



resume jurnal akuntansi

April 30, 2010

Nama Jurnal lengkap dengan edisi : Jurnal Riset Akuntansi

Peneliti :

PUTU ARI DHARMA LAKSMI

NI MADE DWI RATNADI

 

Topik, Judul dan bidang penelitian :

DAMPAK PEMODERASIAN KOMPONEN ARUS KAS TERHADAP HUBUNGAN LABA AKUNTANSI DENGAN RETURN SAHAM.

Bidang Penelitian : Pasar Modal

 

Variabel yang digunakan :

Y   = Return Saham

X1= Laba Akuntansi

X2= Arus Kas

 

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui apakah laba akuntansi mempengaruhi return saham.

 

Hasil Penelitian dan Alat Analisis : hasil analisis data dan pembahasan mengenai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang telah diuraikan sebelumnya  dengan tingkat keyakinan 95% dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return saham
  2. Arus kas operasi tidak mampu memoderasi hubungan antara laba akuntansi dengan return saham
  3. Arus kas investasi tidak mampu memoderasi hubungan antara laba akuntansi dengan return saham
  4. Arus kas pendanaan tidak mampu memoderasi hubungan anatara laba akuntansi dengan return saham

Alat Analisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

  • Peluang Penelitian
  • Penelitian yang mendukung dan yang tidak

Peluang penelitian untuk kedepannya disarankan peneliti menggunakan sample seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan periode penelitian yang lebih  panjang agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. Di samping itu, menggunakan variabel terikat yang berbeda, misalnya harga saham serta menambahkan varabel bebas dalam penelitiannya, seperti kinerja keuangan.